JK: Menko Polhukam Takut Munas Golkar di Bali Ricuh

okezone
JAKARTA - Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), mengatakan langkah Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno meminta Polri agar tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali untuk mencegah konflik.Menurut JK,
Tedjo sudah menghitung kerugian jika Munas Golkar tetap digelar di Bali. Jika terjadi konflik di Bali, maka akan jadi sorotan dunia."Itu mencegah konflik-konflik apalagi di Bali. Kalau nanti ricuh besar-besaran akan menjadi isu internasional. Tidak bagus untuk Bali kalau jadi keributan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (26/11/2014).JK menambahkan, lebih baik Partai Golkar menyelesaikan konflik internal terlebih dulu. Sehingga, saat Munas digelar sudah tidak ada lagi ketegangan antar kader. "Lebih baik ditunda dulu sampai situasi aman," Imbuhnya.JK menilai langkah Tedjo tersebut sudah sesuai kapasitasnya, karena melihat peta politik dan keamanan. "Pemerintah kan melihat dari sudut keamanan bukan intervensi," tuntasnya.Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno meminta Polri tidak mengizinkan Munas ke IX Partai Golkar di Bali pada 30 November hingga 3 Desember 2014 di Bali.Intruksi tersebut menyusul insiden bentrokan antara kader partai beringin tersebut di Kantor DPP Partai Golkar kemarin, hingga mengakibatkan beberapa orang terluka.Tedjo meminta pimpinan Golkar legowo menunda Munas, lantaran saat itu adalah puncak kunjungan wisatawan ke Bali. Dia khawatir, negara lain mengeluarkan travel warning ke Bali jika Munas Golkar ricuh.